Strategi Pencegahan Potensi Konflik Sosial Dan Penegakkan Hukum Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Guna Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Nasional
Main Article Content
Abstract
Pemerintah mengharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa Dalam mengembangkan KEK ini, pemerintah menghadapi sejumlah kompleksitas yang membutuhkan penanganan yang cermat untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional yaitu konflik agraria yang muncul sebagai isu utama dalam proses pengembangan KEK. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian konflik agraria di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus belum optimal, distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup masih lemah.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
https://ekonomi. bisnis. com/read/20230112/9/1617696/airlangga-beberkan-sederet-hambatan-pengembangan-kek-apa-saja
Perkembangan KEK disampaikan Kepala Biro investasi, kerjasama, dan komunikasi Sekjen Dewan Nasional KEK, Rakor Wantannas tanggal 30 Juli 2024
Diskusi dengan masyarakat adat FKUB Batam tanggal 24 April 2024
https://setkab. go. id/pemerintah-terbitkan-pp-kek-batam-aero-technic-dan-kek-nongsa-digital-park/ diunduh 21 April 2024
Paparan Sekda Kota Batam tanggal 24 April 2024 KKDN Wantannas
https://peraturan. bpk. go. id/Details/169057/pp-no-68-tahun-2021diunduh 21 April 2024
Hasil Kunjungan Tim Wantannas ke BAT tanggal 24 April 2024
Yosep Surya Ditama Sibarani dan Maarthen Youseph tampanguma, Susan Lawotjo, “Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti Awal Hak Milik Atas Tanah”, Lex Privatum Vol. XI/No. 4/Mei/2023
Tarapeda SH, mantan Kepala Desa Tanjung Binga, disampaikan pada tgl 15 Mei 2024, di Polres Belitung
http://bit. ly/AppsBisniscomPS(http://bit. ly/AppsBisniscomIOS)
https://ekonomi. bisnis. com/read/20231207/257/1721746/opini-kawasan-ekonomi-khusus-dan-kesenjangan-sosial-di-indonesia
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044, Pasal 11
https://belitung. tribunnews. com/2023/07/30/dana-pengembangan-pariwisata-rp238-m-disparbudpora-babel-ajak-pemerintah-daerah-kejar-dana-pusat
https://tirto. id/kek-tanjung-kelayang-akui-sulit-dapat-tenaga-kerja-lokal-pariwisata-gs59
https://bangka. tribunnews. com/2023/09/20/urgensi-pendidikan-pariwisata-sebagai-eskalasi-ekosistem¬kepariwisataan-di-bangka-belitung
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), “Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang”, Desember 2023
file:///C:/Users/hp/Downloads/TI NJAUAN_LI NG KU NGAN_H I DU P_2023_2. pdf
Kepmen ESDM Nomor: 69. K/MB. 01/MEM. B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis.
https://bangka. tribunnews. com/2024/05/12/transformasi-tata-kelola-ekonomi-dan-sosial-solusi-perlambatanekonomi-babel?
https://www. cnbcindonesia. com/news/20240402183414-4-527632/dirut-pt-timah-produksi-timah-ri-terbesarke-2-dunia, diunduh tgl 18 Mei 2024
https://ekonomi. bisnis. com/read/20240424/44/1759688/marak-penambang-ilegal-perhapi-tata-kelolapertambangan-timah-perlu-dievaluasi
Muhammad Ego Saputra, “Ilegal Access dalam Aktivitas Tambang Inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka”, Jurnal Studi Inovasi Vol. 4 No. 3 (2024): hal 1-10.
https://www. antaranews. com/berita/4110933/ri-fokus-genjot-destinasi-super-prioritas-tingkatkan-indekspariwisata