Determinasi Kualitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kualitas tata kelola keuangan diproksikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diklasifikasikan ke dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan non-WTP. Penelitian ini menggunakan data panel seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2024 dengan total 136 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner dengan pendekatan penalized likelihood metode Firth untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi data opini audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kapabilitas APIP, maturitas SPIP, dan IEPK memiliki hubungan positif terhadap probabilitas pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, meskipun pengaruh ketiganya belum signifikan secara statistik. Secara substantif, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP menunjukkan kecenderungan meningkatkan peluang perolehan opini WTP, sementara efektivitas pengendalian korupsi berperan sebagai faktor pendukung lingkungan tata kelola yang berintegritas. Tidak signifikannya hasil regresi mengindikasikan keterbatasan variasi data serta dominasi opini WTP pada tingkat pemerintah provinsi, sehingga pencapaian opini WTP telah menjadi baseline performance. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan implementasi substantif pengawasan internal, pengendalian intern, dan manajemen risiko, tidak hanya peningkatan skor penilaian formal.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ageng, Y. R., & Usman, F. (2023). Pengaruh kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap opini audit pemerintah daerah. Jurnalku, 3(4), 390–401.
Alfian, M., & Sari, R. N. (2021). Determinants of audit opinion on local government financial statements in Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 22(2), 233–249.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2021. BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2022. BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2023. BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024. BPK RI.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). BPKP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Pedoman penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPKP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Laporan kinerja BPKP tahun 2023. BPKP.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Pedoman penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). BPKP.
Bawono, I. R., & Singgih, E. M. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 16(1), 55–73.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). Internal control—Integrated framework. COSO.
Firth, D. (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80(1), 27–38.
Gustavson, M., Sundström, A., & Wangnerud, L. (2012). Good auditing, bad auditing and corruption: Evidence from developing countries. Public Administration and Development, 32(3), 242–256.
Hay, D., Cordery, C., & Vinnari, E. (2016). Public sector audit: Research and practice. Journal of Accounting Literature, 36, 1–20.
Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.
Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
King, G., & Zeng, L. (2001). Logistic regression in rare events data. Political Analysis, 9(2), 137–163.
MacRae, E., & Van Gils, D. (2014). Nine elements required for internal audit effectiveness in the public sector. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
Permana, K., & Bujana, C. C. A. (2024). Examining the efforts of government internal supervisory apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(1), 107–122.
Prakoso, F., & Aryati, T. (2024). The effect of control system maturity and government internal oversight capability on audit opinions. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(1), 55–64.
Setyaningrum, D., & Syakhroza, A. (2019). Government internal control system and audit opinion: Evidence from Indonesian local governments. Asian Journal of Accounting Research, 4(2), 173–188.
Syahrul, A. R., & Wijaya, H. (2023). Analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Liabilitas, 10(2), 1–15.
Treisman, D. (2007). What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? Annual Review of Political Science, 10, 211–244.
Van Gils, D., & MacRae, E. (2021). Internal audit capability and public sector governance. Public Money & Management, 41(4), 275–284.