Pengaruh Penyederhanaan Struktur Organisasi Terhadap Efektifitas Sistem Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyederhanaan struktur organisasi terhadap efektivitas sistem kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja. Penyesuaian sistem kerja, penyetaraan jabatan, dan perubahan struktur organisasi secara keseluruhan turut berkontribusi dalam meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas, serta efektivitas sistem kerja di lingkungan organisasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penyederhanaan struktur organisasi, khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetap dipertahankan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas sistem kerja serta penerapan penyederhanaan struktur organisasi dalam konteks organisasi yang berbeda.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Awan, Y. A., & Rusfiana, Y. (2016). Teori & analisis kebijakan publik. CV Alfabeta.
Fianda Gammahendra, F., et al. (2014). Pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi. Jurnal Manajemen dan Organisasi, x(x), xx–xx. (Tambahkan volume/issue jika ada)
Hikmah, A. D. (2022). Penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Administrasi Publik, x(x), xx–xx. (Tambahkan data lengkap jika tersedia)
Ihsanuddin. (2019, Oktober 20). Pidato pertama Jokowi sebagai Presiden 2019–2024, ini isi lengkapnya. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/17412951/pidato-pertama-jokowi-sebagai-presiden-2019-2024-ini-isi-lengkapnya?page=all
Irfan Setiawan, et al. (2022). Implementasi kebijakan penyederhanaan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1), 1–20.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). PermenPANRB Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Muin Sibuea, A. (2012). Analisis pengaruh penyederhanaan struktur organisasi terhadap produktivitas kerja. Universitas Sumatera Utara.
Nisa, L. S., Setyati, S., Maliani, D., Siska, D., & Fitriyanti, S. (2022). Analisis pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 17(2), 167–184.
Nurbarani, M. (2019). Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Universitas Diponegoro.
Nurhestitunngal, & Muhlisin. (2020). Penyederhanaan struktur birokrasi: Sebuah tinjauan teoritis dan empiris pada kebijakan penghapusan eselon III dan IV. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 4(1), 1–20.
Prihatin, I. U. (2022, Januari 3). Perampingan birokrasi, 143.115 pejabat struktural pemda dilantik jadi fungsional. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/perampingan-birokrasi-143115-pejabat-struktural-pemda-dilantik-jadi-fungsional.html
Rakhman, F. A. (2020). Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional: Analisis kompensasi atas penghapusan eselon III dan IV di PPSDMA. Jurnal Aparatur, 4(2), 54–55.
Rakhmawanto, A. (2021). Analisis dampak perampingan birokrasi terhadap penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas. Jurnal Civil Service, 15(2), 11–24.
Rusliandy. (2022). Analisis kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. Jurnal Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 4(1), xx–xx. (Tambahkan halaman jika diketahui)
Sait Abdullah. (2023). Problematika dan tantangan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 14(1), xx–xx.
Sari, F. P. M. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2015 (Studi di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari). Universitas Muhammadiyah Malang Institutional Repository. https://eprints.umm.ac.id/33797/
Sinaga, J. V., & Ginting, N. M. (2021, Maret 16). Penyederhanaan birokrasi: Sudah sesuai harapan Pak Jokowi atau hanya sekadar ganti baju? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20210316-penyederhanaan-birokrasi-sudah-sesuai-harapan-pak-jokowi-atau-hanya-sekedar-ganti-baju
Situmorang, C. H. (2019). Studi analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menuju penyederhanaan birokrasi. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2), 317–336.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2019, November 13). SE Menpan RB No. 384, 390, dan 391 tentang langkah strategis penyederhanaan birokrasi.
Tumanggor, B. F., & Wibowo, E. K. (2021). Motivasi kerja dan kinerja PNS pasca implementasi kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III, IV, dan V ke jabatan fungsional. Jurnal Sumber Daya Aparatur, 3(1), 60–70.