Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Dan 2014 Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan efektivitas imlementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 di Dinas Sosial, Kabupaten Konawe Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 di Dinas Sosial,Kabupaten Konawe Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatiaf. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2013 sampai pertengahan 2014 kurang efektif karena sistem manajemen yang kurang baik, sarana kegiatan yang kurang memadai, jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan kapasitas pekerjaan kautor serta faktor-faktor 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Hal tersebut membuktikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 l 3 sampai pertengahan tahun 2014 sangat ditentukan oleh sistem manjemen yang baik, sarana yang memadai dan kecukupan jumlah pegawai serta faktor faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi. dan struktur birokrasi yang mendukung dan dilaksanakan dengan baik.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Anthony, Robert N; dan Young, David W, 1999, Manajement Control in Nonprofit Organizations, sixth edition, The McGraw-HiH Companies, United of America.
Bake, Jamal. (2009). Parttsipasi Transparansi Akuntabilitas Anggaran Negara.Rekonstruksi Paradigma Pengelolaan Anggaran Negara Menuju Good Governance, Citra, Jakarta..
Davey, K.J. (1998). Pembiayaan pemerintah daerah. Jakarta: U.I. Press.
Devas Nick, dkk., 1989, Keuangan Pemeriniah Daerah Di Indonesia, Ul-Press, Jakarta.
Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah mada University Press, Yogyakarta.
Edward III, George, (2011). Model Implementasi Kebijakan. http//rhizalanventure, wordpre ss.com/2011102/06.
Ermaya, (1994). Teori dan praktek kebtjaksanaan negara. Bandung'. Ramadhan.
Erwan, Kusuma, Robert. (2003). Efeksivuas Organisasi Dispenda Kabupaten Merauke Provinsi Irian Jaya, Tesis Gadjah Mada, Y ogyakarta.
Ishi, Hitotsubashi, 1996, Budgets And Budgetary Proces in Japan, Journal of Economics, Juni, Vol. 37, 1-13.
J.Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Jones, B.M. (1995). Local Government Financial Management. Hertfordshire: ICSA Publishing.
Koryati, dkk. (2005). Kebijakan dan manajemen pembangunan wilayah. Yogyakarta. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Krismartini, dkk. (2009). Analisis kebijakan publik. Jakarta: Universitas Terbuka. Kunarjo, 19%, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi ketiga, UI~Press, Jakarta.
Lernbaga Administrasi Negara (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Mardiasmo, 2001, Budgetary Slack, Resulted from the Effects of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government in Planning and Preparing Local Government Budget _• The Case of Indonesia, Journal of Accounting, Management, Economics Research, Vol. 1, 55 - 74. Modul Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, FE UGM.
Handayaningrat. (1996:16). Didownload dari "Definisi/Pengertian Efektivitas" Posted on 28 Maret 2009 by Danfar.
Halim, R. (2005). Analisis kemampuan pemerintah kota dalam peiaksanaan otonomi daerah di Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar.
Hatta, M. (2005). Implementasi kebijakanpemerintah daerah dalampengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Gowa. Tesis Universitas Hasanuddin. Makassar
Kurniasih, Wiwin. (2007). Analisis Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinos Kesehatan Yang Bersumber Dari APED. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.
Munir, Badrul, 2003. Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah, Samawa Center, Mataram
Santosa, P. (2008). Administrasi publik : Teori dan aplikasi good governance. Bandung: Refika Aditama.
Sinambela, L.P. (2008). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Sharma, R.A.1982. Organizational Theory and Behaviour, New Delhi.Tata MC.Graw Hill publishing company Limited.
Steers Richard. M .. 1985. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
Strauss and Corbin. 1990. Basic Of Qualitative Reserch. Sage Publication.. London.
Supendi. (2007). Analisis Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Pemeriruab Kabupaten Tanggamus, didownload dan.hrtp/rdigilip.unilaac. id/go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2007-supendi-637.
Wahab, Solochin, Abdul, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Wibawa, S, Yuyurr Purbokusumo dan Agus Prarrnrsinto, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Winarno, B. (2007). Kebijakan publik : teori dan proses. Edisi revisi. Y ogyakarta: Media Pressindo.
World Bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, The World Ba11k,
Washington DC..Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.